Revisi UU Jabatan Notaris, Segera Dilakukan

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), berlaku mengikat seluruh notaris di Indonesia. Dia tidak mengenal batas teritorial, baik notaris ibukota maupun notaris yang berada di daerah. Dalam implementasinya, semua berkedudukan sama. Meskipun pada kenyataannya, dalam dinamika di lapangan ada perbedaan-perbedaan cukup substansial. Sehingga oleh karenanya UU yang baru berumur enam tahun ini perlu direvisi.

Revisi bukan semata untuk memperbaiki substansi UU ini, tetapi agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan notaries itu sendiri. Sebab, sebagaimana diketahui UU Jabatan Notaris ini hanya mengenal wadah tunggal, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI). Padahal selain INI ada beberapa organisasi notaries lain yang juga memiliki anggota dan terus eksis seperti Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), serta Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori). Sudah pasti mereka pun harus diakomodir olah UUJN.

INI memang telah membentu Tim Revisi UUJN sebagai respon dari masuknya UUJN sebagai salah satu undang-undang yang akan direvisi seperti tertera dalam daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR RI. Untuk itu ia berharap, revisi nantinya jangan semakin merugikan profesi. Revisi haruslah bisa menempatkan profesi notaris ini sesuai dengan proforsi dan sesuai dengan filosofi keberadaannya dalam melayani kepentingan hukum masyarakat.
Semangat untuk merevisi UUJN untuk menjaga profesi notaris sebagai profesi yang luhur dan bermartabat, sama seperti semangat para pendahulu yang menggagas lahirnya UUJN tersebut. Mereka telah berjuang selama kurang lebih 25 tahun dan baru pada tahun 2004 UUJN bisa direalisasikan.
Revisi yang kini sedang digodog, tidak boleh justru semakin melemahkan hakekat dari profesi notaris itu sendiri. Semangat UUJN itu harus diteruskan, dan didukung oleh semua elemen organisasi, termasuk anggota dimanapun ia berada. Dan tentu saja organisasi lain yang tidak sejalan dengan INI.
Berkaitan dengan revisi ini, notaris tidak boleh “perang” di antara ereka sendiri. Pemerintah harus menjamin persamaan dan kesamaan hak serta kewajiban mereka di depan hokum. Jangan sampai nasib notaries seperti organisasi lain, seperti advokat yang harus “berkelahi” lantaran UU yang menyebut wadah tunggal. Perintah UU tersebut bisa tidak memuaskan. Para notaris pun terbelah. Selain bergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI), ada notaris yang lebih suka di Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), serta Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori). Padahal, menurut UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris, INI disahkan sebagai wadah tunggal notaris (pasal 82 ayat 1). Organisasi notaris yang tidak puas memohon uji materiil ke MK. Putusannya: wadah tunggal notaris (dalam INI) tidak bertentangan dengan konstitusi.
Setelah putusan MK itu, konflik di dunia notaris tidak nyaring lagi. Boleh jadi, penyebabnya karakter profesi notaris yang ”tidak pernah saling mengalahkan”. Orang yang datang ke notaris biasanya orang-orang yang sama-sama menang karena kepentingan hukum masing-masing pihak dijamin lewat ikatan akta. Akan tetapi bukan tidak mungkin “perang” akan menyeruak kembali setelah ada contoh kasus seperti yang terjadi di tubuh advokat.

Selain hal di atas, yang justru sangat substansial dan harus mendapatkan perhatian yang ekstra dari Tim Revisi UUJN adalah belum bisa diimplementasikannya beberapa pasal dalam UUJN itu. Khususnya, pasal 15 ayat 2 huruf (f & g).
Khusus pasal 15, karena pasalnya yang multi tafsir, maka ada pemikiran yang mengatakan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Termasuk di dalamnya, akta-akta lainnya, seperti akta-akta pertanahan dan akta risalah lelang.
Selama ini implementasi pasal tersebut, terkendala oleh ketentuan perundangan dan institusi terkait. Oleh karenanya perlu dikomunikasikan dalam rangka proses sinkronisasi, terhadap rencana revisi.
Mengkomunikasikan pasal tersebut, tentunya menjadi tanggung jawab antar lembaga pemerintah. Apalagi sebagai negara hukum, semua institusi dan semua warganegara harus taat kepada aturan undang-undang. Jangan sampai revisi tersebut merugikan satu pihak tertentu, untuk itulah diperlukan komunikasi dan sinkronisasi. Kenyataanya, sampai saat ini ada yang beranggapan, bahwa UUJN dan rencana revisi yang akan dilakukan itu akan menyebabkan terjadinya pemisahan atau menghilangkan jabatan PPAT.
Pemikiran tersebut di atas dilandasi oleh kondisi di luar negeri yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, tidak ada jabatan PPAT.
Tetapi karena Indonesia memiliki sejarah hukumnya sendiri, berbeda dengan negara lain, tidak sedikit yang menginginkan jabatan PPAT tersebut tetap ada, seperti yang masih berjalan sekarang ini.